TENTANG KAMI…

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Batang Hari pada dasarnya merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari pembangunan sektor lainnya dalam upaya mewujudkan program pembangunan daerah. Pembangunan pertanian dimasa depan akan menghadapi tantangan dan kendala yang makin kompleks dimana pertanian harus mampu menghadapi tuntutan kebutuhan pangan dan bahan baku industri yang terus meningkat, sementara ketersediaan lahan potensial semakin berkurang akibat penurunan produktivitas tanah dan peralihan fungsi lahan ke bidang non pertanian.

Sebagai instansi pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas melakukan proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia terhadap dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun dan Periode 5 (lima) Tahun serta penetapan dokumen perencanaan lainnya. Pertanggung jawaban terhadap tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diemban sebagai wujud Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelayan kepada masyarakat, memposisikan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk membangun konsep perencanaan pembangunan yang lebih aspiratif dan berorientasi pada hasil yang dilaksanakan secara terintegrasi dan tersinkronisasi serta sinergisitas antar berbagai perencanaan pembangunan yang beroperasi di daerah.

Penciptaan terhadap konsep perencanaan yang partispatif dengan mengedepankan paradigma pembangunan yang beorientasi pada masyarakat, dengan ditempuh melalui pendekatan ; top-down dan bottom up planning, partisipatif, teknokratik dan politik merupakan gambaran pelayanan yang dilakukan oleh DinasTanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Batang Hari. Namun demikian ditengah perjalanan Misi Organisasi mulia yang diemban sebagai Think Tank nya pemerintah daerah dalam membangun tindakan masa depan daerah dengan rasionalitas yang terukur, mengharuskan organisasi untuk memerankan tindakannya yang dihadapkan pada problema akan keberhasilan pelayanan yang akan diperankannya dengan lahirnya beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang relative bersifat dikotomis, antara perencanaan dan penganggaran. Dikotomis dimaksud tergambar dari premis berikut.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Selama ini perencanaan dan penganggaran belum memiliki landasan aturan yang memadai. Penganggaran atau Pengelolaan Keuangan selama ini mengacu aturan Perundang-Undangan pada zaman Hindia Belanda yaitu : Indische Comptabiliteitswet atau ICW. Belakangan, kebijakan ini dianggap tidak sesuai lagi dengan semakin kompleksnya Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah mensikapinya dengan mengeluarkan 3 Paket Undang-Undang Keuangan Negara yang melandasi aturan pengelolaan keuangan, salah satunya Undang - Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara yang didalamnya mengatur proses penganggaran daerah.

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi dari Daerah sampai Pusat selama ini juga belum memiliki landasan aturan yang bersifat mengikat. Digulirkannya kebijakan Otonomi Daerah dan dihapuskannya GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang selama ini dijadikan landasan dalam perencanaan, membawa implikasi akan perlunya kerangka kebijakan yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat Sistematis dan Harmonis. Hal ini-lah yang menjadi landasan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sejak digulirkannya Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang - Undang Nomor : 22 dan 25 Tahun 1999, cukup banyak permasalahan yang muncul terhadap implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hal ini, pemerintah pusat melakukan revisi kebijakan otonomi daerah melalui Undang -Undang Nomor :32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -Undang Nomor : 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Anehnya dalam kebijakan ini, juga mengatur hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di daerah.

Keempat kebijakan ini mengatur hal yang tidak jauh berbeda mengenai perencanaan dan penganggaran. Undang – Undang Nomor : 25 tahun 2004 mengatur khusus mengenai perencanaan, sementara Undang - Undang Nomor :17 Tahun 2004 mengatur Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, sedangkan Undang – Undang Nomor : 32 dan 33 Tahun 2004, mengatur Perencanaan dan Pengganggaran di Daerah. Artinya, proses perencanaan dan penganggaran di daerah harus mengacu keempat Undang-Undang ini. Tidak menutup kemungkinan, keempat Undang-Undang yang memiliki kekuatan Hukum yang sama kuat ini dapat menimbulkan multi inteprestasi dalam implementasinya, mengingat ke-empatnya mengatur substansi yang saling terkait.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Desentralisasi untuk melaksanakan tugas-tugas :

  1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Pertanian sub Tanaman Pangan dan Sub Urusan Hortikultura;
  2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pertanian sub Urusan Tanaman Pangan dan Sub Urusan Hortikultura;
  3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Sub Urusan Hortikultura;
  4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  5. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan dibidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Sub Urusan Hortikultura;
  6. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan urusan dan fungsinya.

 

Dengan sejumlah Kebijakan Dinas dengan Tujuan sebagai berikut:

 

  1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan pembangunan terpadu Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  2. Meningkatkan Produksi Bahan Pangan yang berdaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan dalam daerah dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.
  3. Mengembangkan berbagai produk komoditas tanaman pangan dan hortikultura untuk mendukung diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membangun komoditi unggulan spesifik.
  4. Mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha melalui pengembangan tanaman pangan yang efesien dan modern.
  5. Memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal melalui pemanfaatan teknologi yang tepat sehingga sumberdaya pertanian dapat dilestarikan dan ditingkatkan.
  6. Membangun kelembagaan petani yang kokoh dan mandiri.